MenPANRB Minta Pria yang Catut Namanya dan Mengaku Keponakan Ditindak Tegas

 


Irwandi Renaldy (IR) diringkus Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena melakukan penipuan terkait penerimaan PNS di kementerian. Dia mengaku sebagai keponakan MenPANRB Yuddy Chrisnandi. Pengakuan tersangka dibantah keras oleh Menteri Yuddy.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (8/7/2016) mengatakan, Menteri Yuddy sama sekali tidak mengenal Irwandi Renaldy. Yuddy juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka.KemenPANRB meminta Polri menindak tegas tersangka. Selain itu, masyarakat juga diimbau tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan dapat membantu mengurus ataupun memproses penerimaan CPNS.

Berikut keterangan lengkap Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman:

Sehubungan dengan penangkapan Sdr Irwandi Renaldy (IR) oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ) sebagai terduga penipuan penerimaan CPNS di berbagai instansi pemerintah, dengan modus mengaku sebagai keponakan Menteri PANRB kemudian meminta sejumlah uang kepada korbannya serta dijanjikan akan diterima menjadi CPNS, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri PANRB, Bapak Yuddy Chrisnandi, sama sekali tidak mengenal dan memiliki hubungan apapun dengan terduga pelaku Sdr IR.

2. Kementerian PANRB meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak tegas dan memproses hukum yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kementerian PANRB mengimbau kepada seluruh warga masyarakat agar tidak mempercayai pihak manapun yang menjanjikan dapat membantu mengurus ataupun memproses penerimaan CPNS.

3. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan oleh pemerintah melalui proses dan mekanisme yang bersih, objektif, transparan dan akuntabel berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Seleksi CPNS dimaksud meliputi seleksi administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

4. Apabila ada informasi terkait penerimaan CPNS yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya, apalagi terindikasi ada modus penipuan di dalamnya, dimohon segera melaporkannya kepada pihak kepolisian atau langsung ke Kementerian PANRB atau melalui kanal pengaduan kami yakni email halomenpan@menpan.go.id dan/atau portal lapor.go.id.

5. Diminta kepada seluruh warga masyarakat untuk berhati-hati dan waspada. Tidak ada pihak manapun yang dapat menjamin kelulusan dalam seleksi penerimaan CPNS. Silahkan akses informasi resmi berbagai kebijakan Kementerian PANRB melalui portal menpan.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 7 Juli 2016

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB

Herman Suryatman

Sumber : https://news.detik.com

PENSIUNAN PNS HINGGA PEJABAT NEGARA AKAN TERIMA GAJI KE-13 DAN THR PADA BULAN JULI 2016

Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS yang rencananya akan diberikan pada bulan Juli 2016, akan diberikan kepada seluruh PNS, TNI, POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. Kalau THR untuk aparatur yang masih aktif sebesar 100% gaji pokok, untuk penerima pensiun tunjangan, nilainya hanya 50% dari pensiun/tunjangan pokok pada bulan Juni 2016.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB herman Suryatman mengatakan,  gaji ke-13 an THR itu akan dituangkan dalam  dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya di Jakarta, Selasa (17/05).

Dijelaskan lebih lanjut, penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBN terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; pejabat lain yang hak keuangan/ administrasinya disetarakan/setingkat menteri; wakil menteri.

Adapun penerima gaji ke-13 dan THR yang sumber anggarannya dari APBD adalah PNS yg bekerja pada pemerintah daerah, gunernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pemberian gaji ke-13 dan THR, lanjut Herman, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. “Namun pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut memperhatikan kemampuan keuangan negara,” imbuhnya.

Dijelaskan juga bahwa  gaji ke-13 sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk PNS, anggota TNI/POLRI meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

Untuk Penerima pensiun meliputi : pensiun pokok, tunjangan keluarga dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan untuk pemerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk THR, akan diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya  50% dari pensiun pokok/tunjangan bulan Juni 2016,” jelas Herman.

Setelah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka RPP akan segera disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan. “Untuk hal-hal yang bersifat teknis terkait pelaksanaan, termasuk besaran anggarannya silahkan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan,” ujar Herman menjawab pertanyaan wartawan. 

sumber : HUMAS MENPANRB

PRESIDEN JOKOWI TANDATANGANI INPRES PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA K/L 2016

 

 

Dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016, Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Mei 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Inpres tersebut ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja; 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); 3. Jaksa Agung; 4. Panglima TNI;  5. Sekretaris Kabinet; 6. Kepala Staf Kepresidenan; 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK); dan 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

Kepada para pejabat di atas, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja K/L Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja itu, Presiden menginstruksikan masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2016 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking).

“Besaran penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Instruksi Presiden ini,” bunyi Inpres tersebut.

Selajutnya Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat sebagaimana dimaksud kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Staf Kepresidenan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

Dalam rangka blokir mandiri itu, menurut Inpres ini, Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi  anggaran yang berlaku.

Perjalanan Dinas

Dalam Inpres itu ditegaskan, penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung/kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (carry over) ke tahun anggaran berikutnya.

Penghematan dan pemotongan belanja K/L ini, menurut Inpres tersebut, tidak dilakukan terhadap:

a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; dan

b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBK-BLU). Pelaksanaan pemotongan belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga  dilakukan setelah undang-undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disahkan. (diktum KELIMA Inpres Nomor 4 Tahun 2016).

Secara khusus Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk:

1. Mengoordinasikan penghematan dan pemotongan belanja K/L;

2. Mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan K/L sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.

Sedangkan kepada Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, secara khusus Presiden menginstruksikan untuk  memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Inpres ini berlaku sejak dikeluarkan, yakni tanggal 12 Mei 2016. 

PUPR terbesar

Dalam lampiran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), total anggaran yang dipotong dari APBN Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 50,016 triliun.

Dari jumlah Rp 50,016 triliun itu, sebesar Rp 20,951 triliun merupakan efisiensi belanja operasional, dan Rp 29,064 triliun merupakan efisiensi belanja lain. Selain itu dalam pemotongan itu juga terdapat Rp 10,908 triliun yang merupakan anggaran pendidikan, dan Rp 1,434 triliun yang sebelumnya masuk anggaran kesehatan.

Adapun K/L yang mendapat pemotongan anggaran tersebesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari total anggaran sebesar Rp 104,080 triliun, anggaran Kementerian PUPR dipotong Rp 8,495 triliun. Disusul kemudian anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari total Rp 49,232 triliun dipotong sebesar Rp 6,523 triliun.

K/L lain yang anggarannya juga mendapat potongan besar adalah: 1. Kementerian Pertanian dari Rp 31,507 triliun dipotong Rp 3,923 triliun; 2. Kementerian Perhubungan dari Rp 48,465 triliun dipotong Rp 3,750 triliun; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Rp 13,801 triliun dipotong Rp 2,890 triliun; 4. Kementerian PertahaTeknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) sebesar Rp 1,953 triliun; 2. Kementerian Sosial Rp 1,582 triliun; 3. Polri Rp 1,560 triliun; 4.  Kementerian Keuangan Rp 1,467 triliun; 5. Kementerian Agama Rp 1,399 triliun; dan 5. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 1,385 triliun Dalam lampiran Instruksi Presiden (Innan dari Rp 99,462 triliun dipotong Rp 2,857 triliun.

Adapun kementerian lain yang juga mendapatkan pemotongan anggaran cukup besar di antaranya adalah: 1. Kementerian Riset; dan 6. Kementerian Kesehatan Rp 1,051 triliun.

Sumber : menpan

bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT) akan diangkat menjadi CPNS.

Kabar gembira untuk para bidan dan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Meskipun pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak bisa secara otomatis, namun pemerintah telah memastikan bahwa mereka akan diangkat menjadi CPNS.

Hal itu ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (04/05). "Seluruh bidan PTT dan dokter PTT yang jumlahnya sekitar 43 ribu sedang diproses menjadi CPNS," ujarnya.

Dikatakan, bahwa mereka tetap akan melalui proses seleksi, yakni test utk menjadi CPNS sesuai amanat UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun test utk bidan PTT Dan Dokter bukan utk menggugurkan kepesertaannya, mengingat jasa2 pengabdian dan pengorbanannya. "Test dimaksud untuk menentukan siapa yang lebih dahulu diangkat menjadi CPNS " ujar Yuddy.

Ditambahkan, apabila pada tahun anggaran 2016 belum dapat terangkat seluruhnya, maka yang lain akan diangkat pada tahun berikutnya. "Yang lebih dahulu mengabdi sebagai PTT, atau mereka yang sudah diperpanjang lebih dari satu atau bahkan dua kali menjadi prioritas," tegasnya.

Menteri mengungkapkan bahwa kebijakan ini sudah disampaikan kepada Ketua Umum dan pengurus serta perwakilan daerah Ikatan Bidan Indonesia. Sebelumnya, Menteri mengatakan bahwa pihaknya harus memastikan bahwa para bidan PTT ini masuk dalam formasi yang diusulkan oleh pemda ke Kementerian PANRB melalui e-formasi. "Jangan sampai mereka tidak masuk dalam usulan tambahan formasi CPNS pemda," ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)

sumber : www.menpan.go.id

GAJI KE-13 DAN THR PNS 2016 akan dibayarkan pada bulan Juli

Untuk pertama kalinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), atau yang sering disebut dengan Gaji ke-14. Hal itu akan menjadi jelas setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) mengenai kedua hal tersebut di atas.

Saat ini, Rancangan RPP tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016 dan RPP tentang Pemberian Gaji Ke-13 sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. “Setelah harmonisasi baru dikembalikan lagi ke Kementerian PANRB kemudian diajukan ke Presiden,” ujar Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji dan Tunjangan SDM Aparatur Kemenetrian PANRB, Hidayah Azmi Nasution saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/05).

Dia mengakui bahwa dalam RPP tertulis, pemberian THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juli. “Namun untuk kepastian diberikan sebelum atau sesudah lebaran belum ada,” jelasnya.

DItambahkan, THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, dan sering disebut gaji ke-14.  Namun besaran THR lebih kecil dari gaji ke-13, yakni satu kali gaji pokok. Sedangkan untuk gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS yang biasa diterima setiap bulan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan THR kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). “Gaji ke-13 diberikan saat anak- anak masuk sekolah, THR akan dibayarkan menjelang lebaran,”ujar Yuddy.

THR atau gaji ke-14 dialokasikan untuk membantu memenuhi kebutuhan PNS saat merayakan Idul Fitri. Pasalnya, menjelang hari raya, kebutuhan PNS meningkat. Adapun mekanisme pencairan gaji ke-14 ini sama persis dengan mekanisme pencairan gaji ke-13. Namun besarannya sama dengan satu kali dari gaji pokok. (rr/HUMAS MENPANRB)

sumber : www.menpan.go.id

Prajabatan CPNS Angkatan XI 2016 Kabupaten Sumbawa

Acara Penanggalan Kartu peserta Prajabatan Honorer K2 oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 3 Mei 2016

Di bawah ini adalah para Peserta Prajabatan Honorer K2 Angkatan XI  Kabupaten Sumbawa yang merem melek berusaha melawan ngantuk yang menyerang mereka.

Pembukaan Prajabatan honorer k2 kabupaten sumbawa angkatan 9,10, 11 dan 12

Seragam Baru Pegawai Negeri Sipil 2016

Apakah anda pegawai negeri sipil (PNS)?. Jika iya maka siap-siaplah mengenakan baju seragam dinas terbaru pada Senin 8 Februari 2016.

Pasalnya baru-baru ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menerbitkan Peraturan Mendagri (Permendagri) nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Kemendagri dan Pemerintah daerah.

Ketentuan tersebut mulai berlaku pada Senin depan (8/2). Dengan adanya peraturan baru itu, maka penggunaan seragam dinas berubah. Pada hari Senin – Selasa pakaian dinas krem. Rabu kemeja putih dan Kamis – Jumat menggunakan batik.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, bagi para pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mematuhi aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dari mulai teguran hingga disekolahkan kembali.

“Jadi Permendagri nomor 6 tahun 2016 tentang peraturan seragam itu akan berlaku mulai hari senin depan,” kata Widodo seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jumat (5/2/2016).

Widodo mengatakan kebijakan pemberian sanksi untuk menyekolahkan para PNS atau kepala daerah yang tidak mengikuti aturan tersebut, Mendagri mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara untuk menindaknya.

Widodo menjelaskan, sebenarnya Permendagri ini sudah berlaku sejak Senin (1/2) kemarin, tapi karena belum diberikan nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya baru diterapkan senin depan.

“Untuk nomor Permendagrinya baru di kasih kemarin Senin. Jadi hari Senin depan Permendagri seragam sudah diterapkan,” kata Widodo.

Demikian berita seputar kebijakan baru terkait seragam baru PNS yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.

UPDATE NIP HONORER K2 PER 29 MEI UNTUK WILAYAH LOMBOK, SUMBAWA, DOMPU, BIMA, DAN NTT

UPDATE NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013

KANREG	NAMA INSTANSI	USUL MASUK	DITETAPKAN 29/05	SISA BEBAN
10	Pemerintah Kab. Lombok Barat	132	126	6
10	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	378	323	55
10	Pemerintah Kab. Lombok Timur	295	8	287
10	Pemerintah Kab. Bima	300	300	0
10	Pemerintah Kab. Sumbawa	275	238	37
10	Pemerintah Kab. Dompu	196	93	103
10	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	150	5	145
10	Pemerintah Kab. Lombok Utara	153	153	0
10	Pemerintah Kota Mataram	186	179	7
10	Pemerintah Kota Bima	209	204	5
10	Pemerintah Provinsi NTT	26	19	7
10	Pemerintah Kab. Kupang	260	155	105

UPDATE NIP HONORER K2 TAHUN ANGGARAN 2013

KANREG	NAMA INSTANSI	USUL MASUK	DITETAPKAN 29/05	SISA BEBAN
10	Pemerintah Kab. Lombok Barat	132	126	6
10	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	378	323	55
10	Pemerintah Kab. Lombok Timur	295	8	287
10	Pemerintah Kab. Bima	300	300	0
10	Pemerintah Kab. Sumbawa	275	238	37
10	Pemerintah Kab. Dompu	196	93	103
10	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	150	5	145
10	Pemerintah Kab. Lombok Utara	153	153	0
10	Pemerintah Kota Mataram	186	179	7
10	Pemerintah Kota Bima	209	204	5
10	Pemerintah Provinsi NTT	26	19	7
10	Pemerintah Kab. Kupang	260	155	105

UPDATE PENETAPAN NIP HONORER K2 PER 30 APRIL 2015 UNTUK WILAYAH KANREG 10 DENPASAR, BALI , NTB, LOMBOK, SUMBAWA, NTT DAN SKITARNYA

Bagi Pengguna handphone klik Versi WEB pada bagian bawah agar tampak lebih jelas.

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013

NO	NAMA INSTANSI	FORMASI	USUL MASUK	DITETAPKAN	SISA BEBAN
402	Pemerintah Provinsi Bali	26	22	19	3
403	Pemerintah Kab. Buleleng	142	141	140	1
404	Pemerintah Kab. Jembrana	16	16	15	1
405	Pemerintah Kab. Klungkung	19	19	5	14
406	Pemerintah Kab. Gianyar	60	59	45	14
407	Pemerintah Kab. Karangasem	42	42	42	0
408	Pemerintah Kab. Bangli	19	19	19	0
409	Pemerintah Kab. Badung	90	62	32	30
410	Pemerintah Kab. Tabanan	181	180	178	2
411	Pemerintah Kota Denpasar	124	124	105	19
412	Pemerintah Provinsi NTB	22	22	22	0
413	Pemerintah Kab. Lombok Barat	130	126	122	4
414	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	380	377	221	156
415	Pemerintah Kab. Lombok Timur	333	326	3	323
416	Pemerintah Kab. Bima	299	298	298	0
417	Pemerintah Kab. Sumbawa	272	270	184	86
418	Pemerintah Kab. Dompu	194	159	59	100
419	Pemerintah Kab. Lombok Utara	151	151	151	0
420	Pemerintah Kota Mataram	188	186	168	18
421	Pemerintah Kota Bima	209	206	94	112
422	Pemerintah Provinsi NTT	25	25	11	14
423	Pemerintah Kab. Kupang	260	237	104	133
424	Pemerintah Kab. Belu	233	230	129	101
425	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	167	166	150	16
426	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	317	299	298	1
427	Pemerintah Kab. Alor	186	186	185	1
428	Pemerintah Kab. Sikka	94	94	94	0
429	Pemerintah Kab. Flores Timur	120	120	91	29
430	Pemerintah Kab. Ende	260	111	52	59
431	Pemerintah Kab. Ngada	20	20	19	1
432	Pemerintah Kab. Manggarai	101	100	100	0
433	Pemerintah Kab. Sumba Timur	133	133	130	3
434	Pemerintah Kab. Lembata	191	110	17	93
435	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	263	261	232	29
436	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	165	162	119	43
437	Pemerintah Kab. Nagekeo	4	4	3	1
438	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	51	51	51	0
439	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	99	98	97	1
440	Pemerintah Kota Kupang	213	204	203	1
JUMLAH KANREG 10		5,799	5,416	4,007	1,409

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014

NO	NAMA INSTANSI	FORMASI	USUL MASUK	DITETAPKAN	SISA BEBAN
402	Pemerintah Provinsi Bali	27	24	20	4
404	Pemerintah Kab. Jembrana	18	18	17	1
405	Pemerintah Kab. Klungkung	22	22	15	7
406	Pemerintah Kab. Gianyar	61	55	47	7
407	Pemerintah Kab. Karangasem	42	40	40	0
408	Pemerintah Kab. Bangli	20	20	20	0
409	Pemerintah Kab. Badung	92	35	12	23
410	Pemerintah Kab. Tabanan	183	183	181	2
411	Pemerintah Kota Denpasar	126	125	105	20
412	Pemerintah Provinsi NTB	23	22	22	0
413	Pemerintah Kab. Lombok Barat	133	132	126	6
414	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	383	378	247	131
415	Pemerintah Kab. Lombok Timur	336	295	8	287
416	Pemerintah Kab. Bima	302	300	300	0
417	Pemerintah Kab. Sumbawa	278	275	171	104
418	Pemerintah Kab. Dompu	196	127	56	71
419	Pemerintah Kab. Lombok Utara	153	153	153	0
420	Pemerintah Kota Mataram	189	186	179	7
421	Pemerintah Kota Bima	210	209	118	91
422	Pemerintah Provinsi NTT	26	26	14	12
423	Pemerintah Kab. Kupang	262	242	113	129
424	Pemerintah Kab. Belu	235	233	136	97
425	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	168	168	142	26
426	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	318	310	307	3
427	Pemerintah Kab. Alor	187	186	186	0
428	Pemerintah Kab. Sikka	96	95	95	0
429	Pemerintah Kab. Flores Timur	121	120	86	34
430	Pemerintah Kab. Ende	262	135	63	72
431	Pemerintah Kab. Ngada	20	20	20	0
432	Pemerintah Kab. Manggarai	102	102	102	0
433	Pemerintah Kab. Sumba Timur	134	133	130	3
434	Pemerintah Kab. Lembata	193	139	23	116
435	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	266	266	232	34
436	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	165	163	147	16
437	Pemerintah Kab. Nagekeo	4	4	1	3
438	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	51	50	49	1
439	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	99	98	98	0
440	Pemerintah Kota Kupang	214	205	205

Tes bagi mantan/eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015

Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.
Formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.
Apa saja syarat jika ingin ikut tes tersebut?
Seleksi eks TH K-2 diperuntukkan bagi mereka yang tidak lulus dalam tes sebelumnya, dan masih bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah, sudah terdaftar dalam database BKN, dan sudah memiliki nomor tes seleksi CPNS.
Selain itu eks TH K-2 wajib memenuhi ketentuan dalam PP nomor 56 tahun 2012, yaitu dibiayai bukan Dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

Eks honorer K-2 tersebut juga harus berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
"Kebenaran data yang disampaikan dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi terpadu oleh BKN dan BPKP sebelum tes dilaksanakan," ungkap Yuddy ditulis Jumat (10/4/2015).

Dikatakan Yuddy, penanggungjawab pelaksanaan seleksi untuk instansi pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, dan Sekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah pusat), sedangkan untuk pemerintah daerah  adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagi TH K-2 yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya sebagai CPNS. Dan terhadap pejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum.
Yuddy juga menjelaskan,  penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak dapat dilakukan perubahan.
“Kelulusan didasarkan pada urutan atau peringkat. Jika jumlah yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah formasi yang tersedia," ujarnya.
Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.
Sumber : Liputan6.com